Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Berbagai cara telah bangsa Indonesia lakukan untuk mempertahankan wilayah Indonesia bagian timur  yaitu papua dari kepicikan Belanda yang ingin merebut papua barat dari NKRI.Berbagai cara dan tindakan yang bangsa Indonesia lakukan seperti, melalui perundingan atau Diplomasi.

1.   Perjuangan Melalui Jalur Diplomasi

Pada akhir Maret 1950 pihak Indonesia dan Belanda melangsungkan Konferensi Uni Indonesia – Belanda di Jakarta untuk membahas masalah Irian Barat dan ketatanegaraan Indonesia . Konferensi  ini tidak membuahkan kesepakatan mengenai penyerahan Irian Barat ,tetapi hanya berhasil membentuk Komite Bersama  yang dianggotai oleh 6 orang.Tiga orang dari Indonesia ,yaitu Mr.MOH. YAMIN, L.H.P.S. Makaliwy, dan J.Latuharhary, serta tiga orang dari belanda, yaitu G.H. Van der Kolff, R. Van Dijk, dan J.M. Pieters.

Pada bulan Desember 1950 di Den Haag, diadakannya kembali konferensi serupa. setahun kemudian pada Desember 1951 diadakan kembali konferensi dengan pihak Belanda.Dalam konferensi itu pihak Belanda ingin  masalah Irian Barat dirundingkan di Mahkamah Internasional, tetapi bangsa Indonesia menginginkan agar membahas masalah tersebut  dalam forum Majelis UMUM PBB.

Sejak sidang pada 21 september 1954, pemerintah Indonesia berangsur – angsur melibatkan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Persoalan ini berulang kali dimasukkan kedalam acara sidang tetapi tidak pernah memperoleh keputusan sesuai dengan yang diharapkan. Penyebabnya, karena Belanda dan sekutunya menjegal keinginan Bangsa Indonesia. Dengan demikian Resolusi Irian Barat yang disponsori India dan tujuh Negara lain tidak dapat dimenangkan karena tidak mencapai Kuorum. Karena setiap sidang tidak pernah mencapai Kuorum, maka sejak tanggal 10 Desember 1954  PBB mengesampingkan masalah ini.

2.   Perjuangan Melalui Jalur Konfrontasi

Sikap tegas Bangsa Indonesia yang menyatakan pembubaran Uni Indonesia – Belanda pada tanggal 10 Agustus 1954 . kemudian, sikap Konfrontasi tersebut diperjelas dalam pernyataan pembatalan perjanjian KMB. Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia – Belanda tidak ada diperjelas oleh Undang – undang No.13 Tahun 1956 tertanggal 3 Mei 1956. Kemudian hubungan antara Indonesia dengan Belanda merupakan sebuah hubungan yang lazim antara Negara – Negara yang berdaulat berdasarkan buku Internasional. Selain itu, pada tanggal 4 Agustus 1956 pemerintah RI secara sepihak menolak mengakui utang Negara sebesar 3661 Milyar  Golden dalam KMB.

Dalam suasana Anti – Belanda yang semakin meningkat, pada tanggal 18 November 1957 diselenggarakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat ini membicarakan tentang langkah serta tindakan yang perlu diambil guna membebaskan Irian Barat. Rapat umum pembebasan Irian Barat ditindak lanjuti dengan aksi rakyat dan beberapa tindakan pemerintah seperti berikut ini.

a.     Aksi mogok para buruh perusahaan – Perusahaan  Belanda

b.     Pemerintah melarang beredarnya semua terbitan dan film yang berbahasa Belanda

c.     Dilarangnya Maskapai penerbangan Belanda KLM ( Koninklijke Luchtvaart Maatschppij = perusahaan dirgantara kerajaan ) mendarat dan terbang di atas wilayah RI

d.     Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta dihentikan

Sejak tahun 1958 pemerintah Ri mulai melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan seperti Handel Maatschppij N.V.,Bank S comto, perusahaan Fhilips, KLM, percetakan De Unie dan sebagainya.

3.   Pembentukan Tri Komando rakyat ( Trikora )

          Ketegangan antara Indonesia dan Belanda semakin memuncak sejak 17 Agustus 1960. Hal ini diperjelas dengan pidato Presiden Soekarno  dihadapan sidang majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Dalam pidato berjudul To Build The World Anew (Membangun Dunia kembali), Bung Karno menyatakan:

          “….Kami telah mengadakan perundingan-perundingan bilateral. Harapan lenyap , kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya . semua itu, telah habis dan Belanda tidak memberikan alternative lain, kecuali memperkeras sikap kmi .”

          Pada 5 april 1961 Belanda malah membentuk Dewan Papua bagi rakyat Irian barat . tindakan tersebut diikuti dengan pernyataan Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB bulan September 1961. Untuk memperkuat keberadaan Negara Papua Barat , Belanda telah memperkuat kedudukan militernya dengan mendatangkan kapal induk Karel Doorman.

          Dalam hal itu ,Indonesia tidak tinggal diam.pemerintah Indonesia kemudian memutuskan melancarkan konfrontasi militer terhadap belanda. Pada 19 desember 1961 presiden soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat ( Trikora) dalam Rapat raksasa di Alun-alun Utara Yogyakarta. Isi Trikora sebagai berikut.

a.     Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan pemerintah Belanda Kolonial.

b.     Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

c.     Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Guna mewujudkan Trikora , pada 2 januari 1962 pemerintah membentuk Komando

Mandala Pembesaran Irian Barat yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Komando yang

Berkedudukan di Makassar ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

a.     Merencanakan , menyiapkan,dan melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia.

b.     Mengembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerah –daerah bebas De facto atau unsur kekuasaan / pemerintah RI di wilayah Irian Barat .

Sebelum Komando Mandala Aktif bekerja, unsur militer yang tergabung dalam Motor Torpedo Boat (MTB) telah melakukan penyusupan ke Irian Barat .tetapi mata-mata Belanda mengetahuinya sehingga pada 15 januari 1962 pecah pertempuran di laut Arafuru. Dalam pertempuran ini, kapal MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan Belanda. Komodor yos sudarso gugur dalam peristiwa itu sehingga ia di kenal sebagai pahlawan Trikora.

Pada bulan Maret-Agustus 1962, Komando Mandala melakukan serangkaian operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara ke Irian Barat . operasi tahap infiltrasi ini berhasil mendaratkan pasukan TNI dan para sukarelawan di berbagai tempat, seperti di Fakfak, Kaimana,Sorong, Teminabuan,dan Merauke. Adapun serangan terbuka yang bertujuan menguasai wilayah stategis Biak dan Jaya pura akan dilakukan melaui Operasi Jayawijaya.

    4.Kembalinya Irian Barat Ke Dalam Wilayah NKRI

    Kesungguhan bangsa Indonesia yang sangat efektif menarik perhatian dunia . sekjen PBB    U Thant  mengutus diplomat Amerika Serikat , Elsworth Bunker  untuk menengahi perselisihan Indonesia dengan Belanda .Bunker  kemudian mengajukan usul yang dituangkan dalam Bunker Proposal  ( Rencana Bunker) pada bulan Maret 1962 yang berisi sebagai berikut.

a.     Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintah PBB.

b.     Sesudah sekian tahun dibawah pemerintah RI,rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya.

     Rencana ini diterima baik oleh kedua belah pihak .

     Pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia Belanda akhirnya berunding di Markas Besar PBB . kedua belah pihak menyepakati New York Agreement ( Persetujuan New York ) yang antara lain berbunyi sebagai berikut .

a.     Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authory ( UNTEA )  atau Penyelenggaraan Pemerintah Sementara PBB paling lambat 1 oktober 1962.

b.     Pasukan Indonesia yang telah ada di Irian Barat berada dibawah UNTEA , sedangkan pasukan Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan.

c.     Bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB sejak 31 desember 1962.

d.     Pemerintah RI secara resmi  akan menerima pemerintahan atas Irian Barat dari  UNTEA selambat-lambatnya 1 mei 1969.

e.     Pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat (pepera) paling lambat akhir tahun 1969.

Sesuai dengan Persetujuan New York , pada tanggal 1 mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA  kepada Pemerintah RI upacara berlangsung di Holanndia ( Jaya Pura ). Dalam peristiwa  tersebut bendera PBB diturunkan dan berkibarlah bendera RI maka Irian Barat resmi menjadi wilayah NKRI yang ke -26 kemudian wilayah tersebut diubah menjadi propinsi Irian Jaya. Sejak tanggal 24 Maret 1969 diselenggarakannya pepera rakyat bagi penduduk Irian Jaya. Mereka diberi opsi bersatu atau membentuk Negara sendiri.

Setelah pepera tersebut diumumkan maka Musyawarah pepera menyatakan bahwa Irian Jaya memutuskan untuk bersatu dengan NKRI. Hasil tersebut dibawa putusan Ortis Sanz pada sidang umum PBB ke -24 pada 19 November 1969  sehingga secara Dejure Irian Jaya secara resmi menjadi wilayah NKRI.